Pimpinan DPR: Sosialisasi UU Perlu, Termasuk Revisi UU KPK
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut sosialisasi undang-undang sangat perlu dilaksanakan. Termasuk untuk sosialisasi revisi UU KPK yang menjadi sorotan publik karena digencarkan saat kasus korupsi e-KTP berjalan.
“Sosialisasi undang-undang itu sangat perlu dilaksanakan, UU apa saja, tidak hanya UU KPK, supaya memang UU yang kita ketok betul-betul aspiratif kepada masyarakat. Lebih banyak masyarakat yang betul-betul berada dalam masalah UU tersebut sehingga sosialisasi itu perlu dilaksanakan,” ucap Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Dalam sosialisasi tersebut, bisa dilihat nanti seberapa banyak publik yang setuju maupun menolak revisi suatu undang-undang. Oleh karena itu, Agus meminta masyarakat melihat sosialisasi secara positif.
“Dalam sosialisasi, lebih banyak setuju, lebih banyak yang tidak. Kalau banyak yang tidak setuju, barangkali ini bisa dialihkan atau dilaksanakan dengan modifikasi lain. Sosialisasi ini harus kita pandang positif,” ujarnya.
“Pada saat sosialisasi, kan banyak mendapat input. Media juga harus memberi input supaya Pansus ini mendapat informasi yang lengkap. Yang jelas, seluruh masukan itu sangat berguna bagi penyelesaian suatu UU,” sambungnya.
Agus pun tak melihat kaitan antara waktu sosialisasi revisi UU KPK dan sidang kasus korupsi e-KTP yang sangat bertepatan. “Kalau saya melihat, ini nggak ada hubungannya antara, dalam tanda kutip, apa yang ditangani KPK, masalah e-KTP, dan masalah revisi,” katanya.
Sosialisasi undang-undang ini, disebutnya, hanyalah sebuah rencana dan belum dituangkan ke dalam daftar inventaris masalah (DIM) ataupun menjadi sebuah RUU. Sosialisasi, dikatakannya, hanya untuk menerima masukan dari masyarakat dan tentunya akan berguna bagi Pansus jika benar akan dilakukan perubahan dalam UU KPK.
“Tentunya ini berguna pada Pansus daripada yang direncanakan seandainya terjadi perubahan UU KPK. Yang terbaik adalah sosialisasi tetap dilaksanakan. Bisa saja dalam sosialisasi ini nggak dikehendaki masyarakat tapi ini harus ditempuh. Kita nggak bisa guessing, sesuatu tentunya kita dapatkan secara kepastian,” tandas Waktum Partai Demokrat itu. (gbr/imk)
Sumber: www.news.detik.com
