Ngobrol Bareng Danni Irawan :“Bukan Ahlinya, Tunggulah Kehancuran”
Jakarta-Berita5. Sudah bukan rahasia lagi. Korupsi di Indonesia telah masuk ke hampir semua kementerian/instansi, BUMN, swasta, lembaga/badan. Dan praktek yang berdaya rusak amat berat itu melibatkan semua tingkatan level.
Sudah bukan rahasia lagi. Korupsi di Indonesia telah masuk ke hampir semua kementerian/instansi, BUMN, swasta, lembaga/badan. Dan praktek yang berdaya rusak amat berat itu melibatkan semua tingkatan level.
“Namun sayangnya, terkadang energi penegak hukum lebih terarah kepada upaya penindakan terhadap pelaku level menengah kebawah, bahkan terkesan mereka cenderung “dikorbankan” demi melindungi para petinggi/atasan. Kan kasihan mereka,” ungkap Danni Irawan, pengamat dan mantan karyawan BUMN energi ketika berbincang dengan redaksi “Parlemen Senayan.com” dan “Berita2Senayan.com”,Minggu (24/3/2019) di sebuah kafe di Jakarta Pusat.
Upaya pemberantasan korupsi, lanjut Danni, masih berkisar di level bawah seperti yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian, termasuk aparat BPK dan inspektorat jenderal. “Kita sering luput untuk mengungkap korupsi di tingkat atas. Padahal, korupsi tidak terjadi tanpa “arahan” dari level atas,” tambahnya.
Menurut pandangan Danni, kita tak pernah menyadari bahwa korupsi yang dimulai dari penyuapan, pungli dan gratifikasi ini tak berhenti pada pihak-pihak yang berada di level bawah. Tapi akan naik ke atas dan akhirnya sampai ke level tinggi.
Terhadap kasus korupsi, kata Danni, jangan dilihat dari satu kasus saja, melainkan rentetan berikutnya. Akan ada korupsi berjamaah. “Korupsi ini sangat berbahaya bukan dari nilainya, melainkan dari jumlah orang-orang yang terlibat. Masyarakat akan apatis dan menganggap bahwa korupsi berjamaah ini hal biasa dan tak perlu dipermasalahkan,” jelasnya. Sehingga acap kali kita lupa untuk membagi energi guna melakukan pencegahan korupsi di tingkat atas.
Lantas, apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah korupsi tersebut? Menurut Danni, warga atau masyarakat harus lebih berani untuk menuntut pelayanan yang anti korupsi kepada para birokrat. “Masyarakat tidak boleh tinggal diam dan pasif jika mendapat pelayanan yang sarat dengan pungutan liar dan gratifikasi di semua instansi. Semua komponen masyarakat harus kritis jika kinerja birokrat berbau KKN,” sarannya.
Dalam amatan Danni, tindakan di atas merupakan upaya menegakkan keadilan yang selama ini diabaikan. Birokrat atau direktur BUMN yang merupakan abdi masyarakat dan digaji dengan uang rakyat. Selama ini mereka cenderung terlena dan masih menempatkan diri sebagai priyayi yang justru minta dilayani. Masih banyak kita saksikan di lapangan, oknum mereka itu minta fefe, pelicin, upeti, minta fasilitas dan sebagainya. “Sebab, jika masyarakat diam, pasif, membiarkan saja perilaku yang buruk dan penuh korupsi, maka mental para petinggi/atasan itu tidak akan pernah berubah,” paparnya.
Dengan situasi begitu, kata Danni, sudah selayaknya jika masyarakat ikut mengkritisinya. Dengan bersikap kritis, kita bisa “memaksa” para birokrat dan direktur BUMN untuk selalu hati-hati dan tidak seenaknya saja melakukan korupsi. Dengan kecurigaan kita bisa membatasi ruang mereka untuk melakukan penyimpangan dalam memberikan pelayanan.
Selanjutnya apa solusinya? Menurut Danni, sejak 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa berikanlah sebuah jabatan atau tugas kepada ahlinya. “Itu artinya berikan jabatan itu kepada para profesional, yang memiliki soft dan hard kompetensi yang baik,” ungkapnya.
Disamping hard kompetensi, atau keahlian dibidang teknis, menurut Danni, hal yang tidak kalah pentingnya adalah softnya, misalnya integritas, adaptabel dan lainnya. Sebab, integritas yang baik namun tidak memiliki daya adaptasi yang kuat akan sulit juga. “Banyak contoh yang bisa kita lihat beberapa pejabat berhenti atau diganti ditengah jalan karena tidak bisa mengikuti berbagai kebijakan yang mungkin dianggapnya melanggar nilai-nilai baik dilevel kementerian maupun dilevel direksi perusahaan pemerintah,” jelasnya.
Demikian pula sebaliknya, lanjut Danni, para pejabat yang bisa beradaptasi dengan baik namun karena tidak memiliki integritas yang baik, sehingga sebagian keputusan-keputusannya berakibat buruk bagi lembaga yang dipimpinnya.
Namun sedemikian apapun sebuah jaman, menurut Danni, selalu ada orang baik yang memiliki persyaratan-persyaratan sesuai pernyataan Nabi Muhammad SAW tersebut. Sebut saja, misalnya, Jend M.Jusuf, Baharuddin Lopa, Poernomo Yusgiantoro yang pernah menjabat sebagai menteri d ibeberapa Departemen di era Presiden yang berbeda.
Sedangkan untuk level pimpinan di perusahaan negara/BUMN, ada sosok Tjatjuk Sudarjanto (eks Dirut PT Telkom), Djiteng Marsudi (Dirut PLN di jaman Orba, kemudian masih tetap menjadi Dirut di era Habibie), diera sekarang ada Bu Susi, Jonan, Dwi Soetjipto (migas, eks Dirut Pertamina), dan Edy Sukmoro Dirut KAI. (RM) *
