IDI : Komitmen F. PD DPR Kawal Covid-19 & Berbagi Bantuan
Berita5Jakarta. Seraya mengapresiasi kerja tulus para dokter dan tenaga medis di berbagai daerah di Tanah Air, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) menyatakan, FPD dan Partai Demokrat telah berkontribusi nyata meringankan beban masyarakat melalui Gerakan Nasional Partai Demokrat lawan Corona dan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Demikian disampaikan Ibas—sapaan EBY dalam audiensi Ikatan Dokter Indonesia dengan FPD (10/6/2020) di ruang rapat FPD Gedung Nusantara Lt 9, Senayan, Jakarta.
‘’Alhamdulillah, sedikit walaupun tidak sebesar pertolongan yang memang dibutuhkan Tanah Air. Kami menggalang support dari internal kader, anggota FPD dan jejaring lainnya yang kemudian kita menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung dan secara nasional,’’ kata Ibas.
Audiensi dihadiri Ketua Umum IDI Dr. Daeng M Faqih,SH,MH dan kolega, juga para pimpinan dan anggota FPD ini antara lain membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dokter dalam penanganan Covid-19.
IDI antara lain mengungkapkan kasus positif per 8 Juli bertambah 1.853 kasus baru yang merupakan angka tertinggi dengan total akumulatif mencapai 68.079 orang.
IDI juga menyampaikan, ketika pemerintah mulai melonggarkan pembatasan di berbagai wilayah, jumlah tenaga medis yang meninggal juga meningkat. IDI mencatat, 48 dokter tutup usia di tengah wabah hingga 8 Juli 2020.
‘’Sebagian dokter meninggal setelah kontak dengan pasien tanpa gejala yang berobat ke klinik mereka. Selain dokter, 41 perawat tutup usia setelah terinfeksi virus corona,’’ tambah Daeng.
Persoalan lain, realisasi pencairan insentif untuk tenaga medis baru 7,80 persen dari dana insentif yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp5,6 triliun. Untuk itu, perlu ada upaya akselerasi proses verifikasi pencairan insentif tenaga kesehatan.
Terkait hal ini, Ibas sendiri menegaskan bahwa FPD akan terus mengawal kebijakan penanganan Covid-19 yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Penyarapan dana Covid-19 yang belum maksimal, juga disebutkan Ibas sebagai concern FPD yang terus disampaikan kepada pemerintah.
Ditegaskan Ibas, komitmen FPD terang benderang ditunjukkan dalam berbagi sikap. Selain membantu masyarakat melalui program sosial, FPD sudah sejak awal menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19, dan menolak pembahasan sejumlah RUU—seperti RUU Ciptaker dan RUU HIP—agar pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Cobid-19 dan segala dampaknya.
IDI menilai, kebijakan pemulihan ekonomi—antara lain melalui keputusan menjalankan masa new normal—kerap tidak mengikuti arah pandangan soal kesehatan masyarakat. ‘’Hal itu seperti pembukaan mal-mal, tempat wisata, sekolah, hotel, dan saran hiburan lain (seperti: car free day). Ini dapat menjadikan kasus covid-19 dapat melonjak dan tidak dapat terkontrol lagi,’’ papar Daeng lagi. (Rls)
